JAMBI — Nilai tukar rupiah yang terus terteuk di level Rp18.104 per dolar AS mendapat respons serius dari DPRD Provinsi Jambi. Wakil Ketua I Ivan Wirata menilai situasi ini harus dibaca secara hati-hati: di satu sisi memberi keuntungan bagi eksportir komoditas, di sisi lain berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Ekspor Komoditas Diuntungkan, Tapi Nilai Tambah Belum ke Masyarakat
Ivan menjelaskan, struktur ekonomi Jambi yang masih bertumpu pada komoditas ekspor seperti kelapa sawit, batu bara, karet, migas, pinang, dan hasil hutan membuat daerah ini berpotensi meraup penerimaan lebih besar saat dolar menguat.
“Nilai penerimaan perusahaan bisa meningkat, aktivitas produksi berpotensi bertambah, dan penerimaan negara maupun daerah juga dapat terdorong,” ujar Ivan dalam keterangannya, Senin.
Namun, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa keuntungan tersebut belum otomatis dirasakan warga Jambi. Sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sementara pusat operasional dan pengambilan keputusan perusahaan banyak berada di luar daerah.
“Nilai tambahnya belum banyak tinggal di Jambi. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
UMKM Paling Tertekan: Biaya Produksi Naik, Daya Beli Terancam
Dari sisi lain, pelemahan rupiah justru memberikan tekanan nyata pada sektor yang bergantung pada barang impor. Kenaikan harga mesin, pupuk, bahan kimia, obat-obatan, hingga suku cadang disebut Ivan akan meningkatkan biaya produksi secara berantai.
Ia menilai kelompok UMKM menjadi sektor paling rentan. “Pelaku usaha kecil seperti industri tahu-tempe, roti, makanan olahan, perdagangan—yang masih menggunakan bahan baku impor—akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Kalau tidak ada intervensi pemerintah, mereka terpaksa menaikkan harga, mengurangi produksi, bahkan bisa menghentikan usahanya,” ujarnya.
Dampak lanjutannya, menurut Ivan, adalah kenaikan harga pangan, transportasi, dan energi yang akan menekan daya beli masyarakat. “Padahal konsumsi masyarakat merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan: Operasi Pasar hingga Pembiayaan UMKM
Ivan mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah jangka pendek. Fokus utama, menurutnya, adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, memperkuat operasi pasar, memperlancar distribusi bahan pokok, serta memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM.
“Jangan sampai gejolak kurs ini justru memukul pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah harus hadir menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Momentum Hilirisasi: Sawit, Batu Bara, dan Migas Harus Diolah di Dalam Daerah
Lebih jauh, Ivan menilai penguatan dolar ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi Jambi melalui hilirisasi komoditas unggulan. Produk sawit, karet, batu bara, migas, pinang, dan hasil hutan, menurutnya, sudah saatnya diolah di dalam daerah agar nilai tambahnya benar-benar dinikmati warga.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kawasan industri, pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung, kawasan industri Kemingking, serta jalan khusus angkutan batu bara. Di sektor migas, penyelesaian Participating Interest (PI) 10 persen harus menjadi prioritas.
“Hak daerah atas PI Migas harus segera direalisasikan agar manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujar Ivan.
Ia pun mendorong perusahaan besar yang beroperasi di Jambi untuk menempatkan kantor operasional dan kegiatan hilirisasinya di daerah. “Kalau pusat kegiatan ekonominya di Jambi, perputaran uang lebih besar, lapangan kerja bertambah, penerimaan pajak meningkat,” pungkasnya.
