BATANG HARI — Penguatan koordinasi antarpemerintah daerah di Jambi menjadi sorotan utama dalam Rakor Pembinaan Manajemen ASN pada Instansi Daerah se-Wilayah Provinsi Jambi. Forum yang digelar Kamis (3/9/2026) ini dihadiri langsung oleh Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah. Kehadirannya menandakan intensifikasi perhatian terhadap tata kelola kepegawaian di daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan pengelolaan aparatur berjalan sistematis dan sesuai ketentuan. Bupati Mhd. Fadhil Arief menilai pembinaan manajemen ASN tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun kualitas pemerintahan secara menyeluruh.
ASN sebagai Motor Penggerak Birokrasi yang Responsif
Fadhil Arief menegaskan bahwa aparatur sipil negara adalah motor penggerak birokrasi. Tuntutan untuk bekerja profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil menjadi keniscayaan di tengah kebutuhan pelayanan publik yang kian kompleks.
“Melalui koordinasi dan sinergi yang terus dibangun, manajemen ASN di daerah diharapkan semakin baik dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Kehadiran pimpinan BKN di tengah forum ini dinilai memberikan penguatan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Lima Cakupan Pembinaan yang Jadi Fokus Utama
Rakor ini tidak sekadar seremoni. Sejumlah aspek krusial dalam pengelolaan kepegawaian menjadi bahan pembahasan, dari hulu hingga hilir. Setidaknya ada lima poin yang menjadi perhatian dalam pembinaan manajemen ASN di daerah:
- Perencanaan kebutuhan ASN yang lebih akurat dan berbasis data.
- Pengembangan kompetensi aparatur agar selaras dengan tuntutan zaman.
- Peningkatan kinerja individu dan organisasi secara terukur.
- Penerapan tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
- Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam kebijakan kepegawaian.
Lima cakupan tersebut menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen mendorong peningkatan kualitas aparatur sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Komitmen Batang Hari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan kepegawaian. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, Plt. Kepala BKPSDMD, beserta jajarannya turut hadir mendampingi bupati dalam rakor tersebut.
Bagi Batang Hari, pembinaan manajemen ASN merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas. Kehadiran langsung pimpinan BKN dalam rakor ini sekaligus menjadi penanda bahwa pengelolaan ASN harus dilakukan secara sistematis untuk menjawab kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
