MERANGIN — Wakil Bupati Merangin A. Khafidh menyatakan penanganan stunting memerlukan koordinasi lintas sektor karena luasnya cakupan wilayah. Ia menyebut Dinas Kesehatan telah menyiapkan makanan tambahan bagi anak-anak yang tergolong stunting.
"Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp 1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata Khafidh dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Selasa (13/10/2026).
Rakor Konvergensi di Bappeda Merangin
Persoalan stunting dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026. Rakor digelar di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa (13/10).
Hadir Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, kepala desa, serta lurah. Forum itu juga mencatat prevalensi stunting Merangin sebesar 2,83 persen.
Lima OPD Diminta Berkolaborasi
Khafidh meminta sejumlah OPD memperkuat kerja sama agar program penanganan berjalan terintegrasi. OPD yang dimaksud mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB.
Ia berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor memperkuat intervensi gizi serta pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan program benar-benar tepat sasaran.
"Dengan langkah tersebut, penanganan stunting di Merangin diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga didukung keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendampingi ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting," sebutnya.
Bupati Minta Ego Sektoral Dihilangkan
Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.
Syukur juga meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program agar upaya penanganan stunting berjalan efektif. Penggunaan anggaran, katanya, harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.
"Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin," kata Syukur.
Dana Desa hingga Posyandu Jadi Ujung Tombak
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, para camat diminta berkoordinasi intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian melalui Polsek, serta jajaran TNI melalui Koramil. Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong memanfaatkan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting.
Upaya tersebut mencakup penguatan rumah desa sehat dan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Posyandu. Dengan langkah itu, penanganan stunting di Merangin diharapkan menyasar ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko hingga tingkat desa.
