JAMBI — Golkar menempatkan tujuh kadernya di DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilu 2024, dengan Ivan Wirata menjabat Wakil Ketua I. Di tingkat kabupaten dan kota, partai berlambang pohon beringin ini mengantongi 52 kursi yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Sejumlah posisi pimpinan legislatif juga diraih kader Golkar. Kemas Faried Alfarelly memimpin DPRD Kota Jambi, Khalis Mustiko mengetuai DPRD Tebo, dan Hutri Randa menjadi Ketua DPRD Kota Sungai Penuh.
Dua Kader Golkar Jambi Duduk di Senayan
Di tingkat nasional, Golkar Jambi mengirim Cek Endra dan Hasan Basri Agus ke DPR RI dari daerah pemilihan Jambi. Cek Endra kini menjabat Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, sementara Hasan Basri Agus merupakan mantan Gubernur Jambi.
Kehadiran keduanya dianggap modal untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah, dan persoalan lingkungan membutuhkan dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat.
Kader Perempuan Golkar di Kursi Legislatif
Riana Doris Sembiring terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kota Jambi. Di tingkat kabupaten dan kota, sejumlah kader perempuan Golkar juga memperoleh kepercayaan rakyat, antara lain Eni Mawarti di Tebo, Dewi Julianti dan Hasniba di Tanjung Jabung Timur, Yunninta Asmara di Batang Hari, Riana di Bungo, serta Dyah Kumala Dewi di Kota Jambi.
Keterwakilan perempuan itu dinilai belum cukup jika hanya memenuhi kuota pencalonan. Persoalan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, ekonomi keluarga, hingga kesempatan kerja menuntut ruang nyata bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Tujuh Kemenangan Pilkada dan Tanggung Jawab Koalisi
Pada Pilkada 2024, Golkar terlibat dalam koalisi pemenang di tujuh daerah. Al Haris–Abdullah Sani menang di tingkat provinsi, disusul Muhammad Fadhil Arief–Bakhtiar di Batanghari, Hurmin–Gerry Trisatwika di Sarolangun, Anwar Sadat–Katamso di Tanjung Jabung Barat, Dillah Hikmah Sari–Muslimin Tanja di Tanjung Jabung Timur, serta Maulana–Diza Hazra Aljosha di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.
Kemenangan tersebut merupakan hasil pasangan yang diusung bersama partai lain, bukan Golkar sendirian. Keterlibatan dalam koalisi pemenang tetap membawa konsekuensi politik untuk mengawal janji pembangunan hingga tuntas.
Kekuasaan sebagai Amanah yang Harus Dibayar Kerja Nyata
Puluhan kursi legislatif dan posisi pimpinan dinilai bukan angka untuk dipamerkan dalam perayaan ulang tahun. Setiap kursi harus memiliki arti, setiap anggaran yang dikawal mesti memberi manfaat, dan setiap kritik masyarakat sepatutnya menjadi bahan evaluasi.
Golkar diminta tidak hanya hadir saat menentukan calon kepala daerah, lalu menghilang ketika rakyat menagih janji. Partai perlu mengawal kepala daerah yang didukungnya, termasuk menyampaikan kritik apabila kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Di usia ke-62, pertanyaan yang menunggu jawaban bukan seberapa besar kekuasaan yang sudah diraih, melainkan seberapa nyata kekuatan politik itu melindungi warga Jambi yang masih berjuang mendapatkan jalan layak, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil.
