BANGKO — Dana Banpres karhutla senilai kurang lebih Rp 10 miliar akan masuk ke kas daerah Merangin pada awal pekan depan. Rapat koordinasi yang digelar Kemendagri menyoroti rendahnya serapan realisasi pendanaan karhutla Periode I secara nasional. Pemerintah pusat meminta daerah berstatus Siaga Darurat, termasuk Merangin, mempercepat pergeseran anggaran sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ dan Perlem LKPP Nomor 6 Tahun 2024.
Rapat diikuti Sekda Merangin Zulhifni, Kepala BPKAD Merangin Mashuri, serta jajaran BPBD, Dinas Damkar, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat. Alokasi Banpres dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan langsung masuk ke program kegiatan SKPD teknis yang menangani bencana.
OPD Diberi Tenggat: Senin Usulan Masuk, Selasa Anggaran Digeser
Zulhifni menegaskan tenggat ketat kepada seluruh pimpinan OPD teknis. Usulan program kegiatan dari BPBD dan Damkar harus masuk ke Sekretariat TAPD pada Senin (26/10) pagi. Pergeseran anggaran APBD dieksekusi Selasa (27/10), sehari sebelum Kemendagri kembali mengevaluasi progres daerah melalui Zoom.
"Saya tegaskan, hari Senin (26/10) pagi seluruh usulan program kegiatan dari BPBD dan Damkar harus sudah masuk ke Sekretariat TAPD. Hari Selasa (27/10) kita langsung eksekusi pergeseran anggaran APBD. Jangan sampai kita lambat atau ditegur Kemendagri, karena hari Rabu kita kembali dievaluasi oleh pusat melalui Zoom dan sudah ada progres," ujar Sekda.
Ia juga meminta OPD tidak menunda proses pergeseran anggaran. Status Siaga Darurat membuat pembebanan dana langsung diarahkan ke program kegiatan OPD terkait, mulai BPBD, Damkar, hingga Dinas Kesehatan.
Sumur Bor Hingga Motor Trail Jadi Prioritas Belanja
Alokasi Rp 10 miliar diarahkan ke kebutuhan vital penanggulangan karhutla. Pembuatan sumur bor dalam menyasar wilayah rawan karhutla dan perbukitan. Pos hidran disiapkan di kantor BPBD dan Damkar untuk mempercepat pengisian mobil tangki.
Dana juga dipakai memaksimalkan peran PDAM dalam menyuplai air bersih bagi warga terdampak kekeringan musim kemarau. Sarana prasarana penunjang mencakup kendaraan taktis operasional lapangan berupa motor trail untuk menjangkau lokasi karhutla yang sulit diakses.
Logistik kesehatan seperti masker dan obat-obatan disalurkan melalui Dinas Kesehatan. Zulhifni meminta alokasi Banpres benar-benar menyentuh kebutuhan vital penanggulangan karhutla dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Estimasi bantuan pusat ini sekitar Rp 10 Miliar. Karena status kita saat ini Siaga Darurat, pembebanannya langsung masuk ke program kegiatan di OPD terkait seperti BPBD, Damkar, hingga Dinas Kesehatan," tegas Zulhifni.
Evaluasi Pusat Jadi Penentu Pencairan Berikutnya
Kemendagri menjadwalkan evaluasi lanjutan pada Rabu pekan depan. Progres pergeseran anggaran Merangin akan menjadi bahan penilaian pusat terhadap percepatan penanganan karhutla di daerah berstatus Siaga Darurat. Seluruh usulan OPD teknis diminta rampung sebelum tenggat agar dana Rp 10 miliar bisa segera dieksekusi.
