PELALAWAN - Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka studi teknis optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (16/7/2026), di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan. Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Zukri memaparkan berbagai strategi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pajak yang cepat, mudah, dan transparan, pengawasan, hingga sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak.
Bupati Zukri menjelaskan, strategi jangka pendek difokuskan pada optimalisasi penerimaan melalui pendekatan langsung kepada perusahaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan kebijakan opsen pajak. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah terus memperkuat edukasi perpajakan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD baru.
"Sebagai pejabat, kita harus berpikir bagaimana membangun pemulihan fiskal daerah. Optimalisasi penerimaan harus terus dilakukan agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap terjaga." tegas Zukri.
Bupati juga menyampaikan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga triwulan II tahun 2026 telah mencapai 79 % atau melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, meningkatnya biaya pembangunan infrastruktur menuntut pemerintah semakin cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran serta mengoptimalkan dukungan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, berbagai strategi yang diterapkan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi menjadi referensi yang sangat bermanfaat untuk diterapkan di Kabupaten Nias Selatan.
Sokhiatulo Laia berharap kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antardaerah serta menjadi wadah berbagi pengalaman dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. ***