MUARO JAMBI — Gelombang pengunduran diri massal terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Muaro Jambi. Tiga belas kepala sekolah yang baru saja dilantik pada Senin (18/5/2026) memilih mundur dari jabatannya, memicu kekhawatiran akan kekosongan kepemimpinan di sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak.
Peristiwa ini langsung mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri serempak tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan indikasi adanya masalah serius dalam proses penempatan jabatan.
Alasan di Balik Pengunduran Diri Massal Kepala Sekolah
Menurut Ivan, salah satu akar persoalan adalah kegagalan asesmen dan pemetaan kondisi geografis sebelum pelantikan. Sejumlah kepala sekolah diketahui ditempatkan di wilayah terpencil dengan akses sangat sulit, seperti di Kecamatan Rondang.
"Untuk mencapai lokasi tersebut, perjalanan harus ditempuh berjam-jam melalui jalur darat, dilanjutkan menyeberangi sungai menggunakan perahu ketek, lalu kembali melanjutkan perjalanan darat," papar Ivan Wirata, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi.
Kondisi ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi guru senior yang faktor kesehatan dan usia menjadi pertimbangan utama. Beberapa di antaranya bahkan disebut sudah mendekati masa pensiun dan tidak siap secara fisik maupun mental untuk bertugas di lokasi ekstrem.
Proses Penempatan Dipertanyakan
Publik mulai mempertanyakan mekanisme seleksi dan penempatan para kepala sekolah tersebut. Pasalnya, beberapa guru yang dilantik mengaku baru mengetahui lokasi penempatan mereka pada hari pelantikan berlangsung. Situasi ini memunculkan spekulasi adanya kepentingan di luar aspek teknis pendidikan.
"Kalau penempatan hanya berdasarkan data administrasi di atas meja tanpa melihat realitas geografis Muaro Jambi, akhirnya seperti ini. Mereka merasa tidak siap," ujar Ivan.
Ivan menambahkan bahwa jabatan kepala sekolah sejatinya adalah tugas tambahan bagi seorang guru. Ketika penempatan dianggap tidak realistis, para guru memiliki hak untuk memilih kembali menjadi tenaga pengajar biasa.
Dampak: 13 Sekolah Terancam Lumpuh
Pengunduran diri massal ini membawa konsekuensi langsung. Sebanyak 13 sekolah kini terancam mengalami kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu manajemen sekolah, administrasi pendidikan, hingga pencairan dana operasional sekolah (BOS) menjelang tahun ajaran baru.
Ivan mendorong Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muaro Jambi untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pemetaan dan penempatan jabatan. Ia meminta agar ke depannya proses penempatan mengedepankan komunikasi dua arah dan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, serta kondisi geografis tenaga pendidik.
"Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang eksperimen birokrasi. Yang dibutuhkan adalah sistem merit yang transparan, manusiawi, dan benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan," tegasnya.
Pemerintah daerah juga didesak untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di sekolah-sekolah yang mengalami kekosongan agar roda pendidikan tetap berjalan normal. Momentum ini, kata Ivan, harus menjadi pelajaran penting bagi perbaikan birokrasi di Muaro Jambi.
