JAMBI — Narasi yang menyebut stabilitas ekonomi Indonesia dibayar mahal melalui pelemahan rupiah dan suku bunga tinggi dinilai keliru jika tidak melihat konteks utuh. Stabilitas makroekonomi justru menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.
“Stabilitas makroekonomi bukanlah tanda kerapuhan, melainkan prasyarat mutlak agar pertumbuhan tidak sekadar melesat, melainkan juga berumur panjang,” demikian analisis yang dikutip dari laporan ekonomi terkini.
Inflasi Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global
Ketahanan ekonomi domestik juga tercermin dari inflasi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan per Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen, sementara inflasi inti berada di level 2,59 persen. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat tidak tergerus meskipun banyak negara maju masih berjuang mengendalikan harga.
Kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan atau menyesuaikan suku bunga acuan tidak bisa dibaca sebagai sinyal kepanikan. Dalam arsitektur kebijakan moneter modern, suku bunga berfungsi sebagai kemudi otomatis untuk meredam gejolak nilai tukar dan mengompas ekspektasi pasar.
Beban Sektoral vs Risiko Krisis: Mana Lebih Mahal?
Kenaikan biaya modal bagi dunia usaha dan cicilan rumah tangga memang menjadi konsekuensi jangka pendek. Namun, ongkos sosial dan ekonomi jika inflasi meledak liar atau rupiah terjun bebas tanpa kendali akan jauh lebih besar.
“Kebijakan moneter yang ketat adalah premi asuransi yang kita bayar untuk menghindari kebangkrutan akibat krisis,” tulis laporan tersebut.
Pelemahan Rupiah: Gejala Global, Bukan Penyakit Domestik
Tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipicu faktor eksternal. Keperkasaan dolar AS, arah suku bunga global yang sulit ditebak, serta pelarian modal dari pasar negara berkembang menjadi penyebab utama. Artinya, pelemahan nilai tukar adalah fenomena global yang juga dialami banyak negara lain, bukan semata akibat kebijakan domestik yang salah.
