JAMBI — Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 23 Kota Jambi tetap berlangsung pada Senin (13/7) meskipun hanya diikuti sepuluh siswa baru. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menyebutkan bahwa secara umum MPLS di seluruh SMP negeri berjalan sesuai jadwal, namun pihaknya memberikan perhatian khusus pada SMPN 23.
"Secara keseluruhan MPLS berjalan lancar. Untuk SMPN 23 tentu akan kami evaluasi, karena tahun ini hanya menerima 10 siswa baru," ujar Zul Afni.
Mengapa Jumlah Siswa Baru Hanya Sepuluh Orang?
Kondisi minimnya peserta didik baru di SMPN 23 menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan. Saat ini, total siswa di sekolah tersebut hanya sekitar 46 orang untuk tiga tingkatan. Angka ini jauh dari kapasitas ideal sebuah sekolah negeri.
Zul Afni menjelaskan bahwa salah satu langkah yang akan dikaji adalah penggabungan atau merger sekolah. Namun, keputusan tidak akan diambil sepihak. Disdik akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan warga sekitar.
"Tentu kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Kalau masyarakat keberatan, tentu akan menjadi pertimbangan. Namun, rencana itu tetap akan kami sampaikan untuk dibahas bersama," katanya.
Proses Belajar Mengajar Tetap Berjalan Normal
Meski jumlah siswa sangat terbatas, Zul Afni memastikan kegiatan belajar mengajar di SMPN 23 tetap berlangsung seperti biasa. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi ketentuan batas minimal jumlah siswa dalam satu rombongan belajar.
"Sekarang tidak ada batas minimal jumlah siswa. Yang ada hanya batas maksimal, yaitu 32 siswa dalam satu kelas. Jadi dengan 10 siswa, proses pembelajaran tetap berjalan," ujarnya.
Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi sekolah-sekolah dengan jumlah peminat rendah untuk tetap beroperasi. Namun, dalam jangka panjang, Dinas Pendidikan tetap memandang perlu ada solusi struktural untuk SMPN 23.
Apa Langkah Selanjutnya dari Dinas Pendidikan?
Evaluasi menyeluruh terhadap SMPN 23 akan menjadi prioritas Disdik Kota Jambi dalam waktu dekat. Opsi merger sekolah menjadi salah satu skenario yang paling mungkin, meskipun masih menunggu hasil koordinasi dengan masyarakat setempat.
Keputusan akhir akan mempertimbangkan aspirasi warga sekitar sekolah. Jika masyarakat menolak merger, Dinas Pendidikan akan mencari alternatif lain agar keberlangsungan pendidikan di wilayah tersebut tetap terjamin.
