JAMBI — Ekonomi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia diproyeksikan menyentuh US$ 360 miliar hingga US$ 400 miliar atau setara Rp 6.498,9 triliun–Rp 7.221 triliun pada 2030. Pemerintah menempatkan AI sebagai sumber pertumbuhan baru di tengah target pertumbuhan ekonomi 5,8%–6,5% pada 2027 dan 8% pada 2029. Peluang itu dibahas dalam Bali Tech Week 2026 dengan penekanan pada implementasi, bukan sekadar wacana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia masih tangguh di tengah ketidakpastian global. Ekonomi RI tumbuh 5,29% pada kuartal kedua dan 5,45% pada paruh pertama 2026. Untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah menilai perlu sumber pertumbuhan baru dari investasi, produktivitas, dan teknologi.
Ekonomi digital dan AI disebut sebagai mesin pertumbuhan baru. Mengutip Goldman Sachs, Airlangga menyebut investasi AI global diproyeksikan melampaui US$ 1 triliun pada 2026. Indonesia sendiri memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan proyeksi nilai sekitar US$ 100 miliar hingga US$ 140 miliar tahun ini.
Implementasi Jadi Syarat, Bukan Sekadar Adopsi
Airlangga menegaskan AI harus menjadi katalisator peningkatan produktivitas, daya saing industri, dan penguatan UMKM. Teknologi ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah dan memperbaiki kualitas layanan publik. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendemokratisasi AI hingga tingkat akar rumput, bukan hanya dinikmati korporasi besar.
"Ekonomi AI kita dapat mencapai US$ 360 hingga US$ 400 miliar pada tahun 2030, Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak 'badut' AI, yang dibutuhkan adalah implementasi AI, mulai dari strategi hingga dampak nyata," kata Airlangga di acara Bali Tech Week 2026 secara virtual, Kamis (22/10).
Kedaulatan AI menurutnya bukan berarti Indonesia menutup diri. Arah kebijakannya adalah memperkuat talenta, data, infrastruktur, dan teknologi dalam negeri sambil tetap terbuka terhadap investasi, inovasi, dan kemitraan.
Empat Prioritas Menuju Kedaulatan AI
Pemerintah menyiapkan empat prioritas. Pertama, penguatan infrastruktur digital dan pasokan energi. Kapasitas pusat data nasional saat ini berkisar 0,25 GW hingga 0,58 GW, sementara konsumsi listrik pusat data global diproyeksikan naik dari 485 TWh pada 2026 menjadi 950 TWh pada 2030. Pemerintah menambah kapasitas hampir 70 GWh dalam RUPTL PLN 2025–2034, bersamaan dengan program tenaga surya 100 GWh.
Kedua, pengembangan talenta nasional dan inovasi. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada 2030. Responsnya lewat pendidikan, beasiswa talenta digital, dan fasilitas pengurangan pajak super hingga 200% bagi perusahaan yang mendukung pelatihan vokasi. Di sektor semikonduktor, Danantara dan Arm menargetkan pelatihan 15.000 insinyur desain cip dalam tiga tahun.
Ketiga, percepatan adopsi AI. Dengan 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM digital, Indonesia dinilai punya fondasi untuk memperluas penggunaan AI di rantai pasok manufaktur, perizinan daring, perpajakan, logistik, hingga layanan kesehatan. Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus didorong menjadi pusat penelitian dan komersialisasi AI.
Keempat, penguatan tata kelola dan kolaborasi global. Sebagai anggota pendiri Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia, Indonesia berpotensi menarik investasi baru US$ 8 miliar hingga US$ 12 miliar. Project NUSA, kolaborasi AI Indonesia–Singapura, disebut sebagai upaya memperluas akses teknologi dan membangun kepercayaan.
Arti bagi Pelaku Bisnis dan Investor
Bagi pelaku industri, sinyal paling konkret adalah kombinasi insentif pajak super deduction hingga 200% untuk pelatihan vokasi dan dorongan menjadikan kawasan ekonomi khusus sebagai pusat komersialisasi AI. Keduanya membuka ruang investasi di infrastruktur pusat data, energi, dan pengembangan talenta.
Untuk pasar modal, tema AI berpotensi mengangkat emiten sektor teknologi, telekomunikasi, dan energi yang terhubung ke rantai pasok pusat data. Namun realisasinya bergantung pada eksekusi kebijakan dan kecepatan penambahan kapasitas listrik, yang selama ini menjadi bottleneck pengembangan pusat data di dalam negeri.
Airlangga menegaskan penerapan AI harus tetap mengutamakan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi. Melalui kedaulatan teknologi dan tindakan kolektif, pemerintah menargetkan Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2045.
