JAMBI — Masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judi online namun mendapati status bantuannya ditangguhkan tidak perlu langsung berasumsi bahwa bantuan dicabut permanen. Pemerintah menyediakan jalur klarifikasi bagi warga yang datanya bermasalah akibat indikasi tersebut.
Kementerian Sosial menetapkan KPM yang terindikasi judol akan ditangguhkan sementara. Penangguhan ini berbeda dengan penghentian—jika hasil verifikasi membuktikan warga bersangkutan tidak terbukti bermain judi online, status kepesertaan bansos bisa dipulihkan.
Apa Dampak Status Terindikasi Judol bagi Penerima?
Status ini muncul dari proses pemadanan data yang dilakukan pemerintah dan masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Jika klarifikasi menyatakan warga terbukti melakukan judi online, maka kepesertaan dihentikan. Sebaliknya, bila tidak terbukti, penyaluran bantuan dapat dilanjutkan.
Penting dipahami, penangguhan bukan berarti pencoretan permanen. Warga yang namanya masuk daftar indikasi tetap memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat aktivitas yang dilarang tersebut.
Bagaimana Alur Sanggah Bagi Warga yang Merasa Dikelirukan?
Mekanisme sanggah dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pendamping sosial di lapangan. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh warga:
- Datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.
- Sampaikan sanggahan kepada petugas pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut.
- Tanda tangani berita acara klarifikasi yang berisi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat.
- Petugas akan mengunggah berita acara tersebut ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- Dinas sosial kabupaten/kota melakukan verifikasi atas berkas yang masuk.
- Jika klarifikasi dianggap sesuai, dinas sosial membuat surat pernyataan dan mengunggahnya kembali ke SIKS-NG.
- Petugas Kementerian Sosial melakukan persetujuan (approval) atas hasil verifikasi tersebut.
Proses ini menegaskan bahwa warga tidak bisa mengajukan sanggah secara mandiri melalui aplikasi. Semua alur harus melalui operator SIKS-NG di tingkat desa atau kelurahan.
Bagaimana Cara Memantau Status Bantuan Secara Berkala?
Selama proses sanggah berlangsung atau bagi warga yang ingin memastikan statusnya, pengecekan mandiri tetap bisa dilakukan. Pemerintah menyediakan dua kanal resmi yang bisa diakses masyarakat:
Pertama, melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Warga cukup memasukkan NIK sesuai KTP dan kode verifikasi yang tersedia, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian.
Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang bisa diunduh di ponsel. Setelah masuk aplikasi, pilih menu pengecekan bansos, masukkan NIK 16 digit, dan sistem akan menampilkan informasi desil serta status kepesertaan.
Perlu dicatat, untuk penyaluran bansos tahun 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1 sampai 4 sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapan Jadwal Penyaluran Tahap Berikutnya?
Penyaluran bansos tahap ketiga pada September 2026 masih mencakup sejumlah program, termasuk PKH dan BPNT. Namun jadwal pencairan antarwilayah bisa berbeda-beda, sehingga pengecekan berkala menjadi langkah penting untuk mengetahui perkembangan data dan status bantuan.
Bagi warga yang menemukan kendala dalam proses sanggah atau ingin memastikan keabsahan informasi, disarankan menghubungi pendamping sosial atau dinas sosial setempat. Waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku bisa memproses sanggah dengan imbalan tertentu—proses klarifikasi tidak dipungut biaya apa pun.
